Kaltara Beranda Depan RI, Gubernur Zainal Ajak TNI Perkuat Pembangunan Perbatasan

KALTARA, DISWAY.ID – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan di wilayah perbatasan.

Penegasan itu disampaikan Gubernur Zainal saat menghadiri Rapat Evaluasi Satuan Jajaran Kodam VI/Mulawarman Tahun 2025 di Aula Makodam VI/Mulawarman, Balikpapan, pada Selasa (4/11).

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kasdam VI/Mulawarman, Brigjen TNI Ari Aryanto, SE., M.I.P.

BACA JUGA:Majukan Ekonomi Lokal, Kampus Didorong Jadi Penggerak Inovasi Daerah

Menurut Gubernur, posisi geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak (Malaysia) menjadikan provinsi termuda di Indonesia ini memiliki nilai strategis, baik dari sisi pertahanan maupun perekonomian nasional.

“Letak Kaltara yang sangat strategis menjadikannya berperan penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Gubernur Zainal.

Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembangunan daerah.

Di antaranya peningkatan produktivitas ekonomi, akselerasi transformasi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta pengembangan energi baru terbarukan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan tata kelola pemerintahan dan perbatasan, serta peningkatan konektivitas antarwilayah agar masyarakat di perbatasan dapat menikmati fasilitas dan kemajuan yang setara dengan daerah lain. 

BACA JUGA:Tren Motor 2025: Matic Tetap Jadi Pilihan Utama Pengendara Indonesia

Namun, Gubernur juga menyoroti masih adanya sejumlah kendala di wilayah perbatasan yang memerlukan penanganan lintas sektor.

Ia menyebut delapan permasalahan utama yang harus menjadi perhatian bersama.

“Pertama, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas lintas batas dengan Malaysia. Kedua, keterbatasan akses air bersih. Ketiga, pasokan listrik belum merata. Keempat, akses jalan masih sulit,” ungkapnya.

“Selanjutnya, minimnya layanan telekomunikasi, kesenjangan pendidikan, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta aktivitas ilegal antarnegara yang masih terjadi,” tambahnya.

Sumber: