Bongkar Mafia Sawit! Satgas PKH Gerak Cepat, Jutaan Hektar Hutan Kembali ke Negara!

KALTARA, DISWAY.ID - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil mencatatkan kinerja luar biasa dengan capaian yang melampaui target hingga 300 persen dalam upaya penertiban lahan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh perusahaan kelapa sawit.

Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah, mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut jauh melebihi ekspektasi awal yang ditetapkan.

“Kami berhasil melampaui target. Capaian saat ini mencapai 300 persen dari target output,” kata Febrie dalam acara penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap IV di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 12 September 2025.

BACA JUGA:Tegaskan Tak Ada Darurat Militer, Prabowo: Supremasi Sipil Harus Berdiri Tegak

Febrie yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), menyebutkan bahwa Satgas PKH mengantongi alokasi anggaran sebesar Rp341,18 miliar untuk menindak penguasaan hutan secara ilegal oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit.

Hingga saat ini, sekitar Rp204,72 miliar telah digunakan, sementara sisanya Rp136,46 miliar masih tersedia.

Dengan anggaran tersebut, Satgas awalnya ditargetkan untuk melakukan penertiban terhadap satu juta hektar kawasan hutan.

BACA JUGA:Cari Angkringan Murah di Tarakan? Coba Spot Kuliner Ini Dijamin Enak

Namun, dalam waktu hanya delapan bulan, Satgas justru berhasil mengembalikan penguasaan negara atas lahan seluas 3,32 juta hektar.

“Dalam kurun waktu delapan bulan, hasil yang dicapai luar biasa. Penguasaan kembali kawasan hutan mencapai 3,32 juta hektar,” jelas Febrie.

Satgas PKH sendiri dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 pada Januari lalu.

BACA JUGA:Wamen Stella Christie Cek Lokasi Sekolah Garuda di Mempawah

Tim ini terdiri dari unsur pengarah dan pelaksana yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga.

Dalam kesempatan itu, Febrie didampingi oleh sejumlah pimpinan Satgas lainnya, antara lain Kepala Staf Umum TNI Letjen Maruli Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua I, Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono sebagai Wakil Ketua II, serta Deputi Investigasi BPKP Sutrisno sebagai Wakil Ketua III.

Sumber: