Gubernur Jakarta Tolak Atlet Israel Tampil di Kejuaraan Dunia Senam 2025
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung--Pemprov DKI Jakarta
KALTARA, DISWAY.ID - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan penolakannya terhadap partisipasi atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam 2025 (World Artistic Gymnastics Championships) yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober mendatang.
Dalam pernyataannya di Balai Kota Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025, Pramono menilai kehadiran atlet Israel di Ibu Kota saat ini sangat tidak tepat dan justru berpotensi memicu reaksi publik yang luas.
“Terkait atlet dari Israel, saya tegaskan, sebagai Gubernur Jakarta dalam situasi seperti sekarang, saya tidak akan memberikan izin,” ujar Pramono.
“Sebaiknya Tak Diberi Visa”
BACA JUGA:Magang Resmi Dibuka! Kemnaker Tawarkan Peluang Emas bagi Lulusan Baru
Lebih lanjut, Pramono menyarankan agar pemerintah pusat dan penyelenggara acara berhati-hati dalam mengundang delegasi dari Israel.
Ia bahkan menekankan bahwa izin masuk atau visa sebaiknya tidak diberikan sejak awal.
“Tidak ada urgensinya menghadirkan atlet tersebut ke Jakarta. Malah bisa menyulut kemarahan masyarakat. Dalam kondisi sekarang, kehadiran mereka hanya akan menambah kegaduhan,” tambahnya.
Menurut Pramono, memori kolektif masyarakat Indonesia terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Gaza masih sangat kuat.
Ia menyebut kehadiran perwakilan Israel dalam ajang olahraga internasional di Jakarta bisa dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat Palestina.
“Apalagi pernyataan Presiden Prabowo di forum PBB sudah jelas menunjukkan sikap Indonesia. Jadi tidak perlu dipelintir atau ditafsirkan macam-macam lagi,” katanya.
DPR Desak Pemerintah Tegas
Sikap serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, yang mendorong pemerintah untuk secara tegas menolak keikutsertaan kontingen Israel dalam kejuaraan tersebut.
BACA JUGA:Festival Budaya Irau Malinau Kembali Digelar, Warisan Leluhur Tampil Spektakuler
Ia menilai, memberi akses kepada atlet Israel berpotensi menimbulkan kegaduhan publik dan bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi.
Sumber:
- Share:
