Gubernur Kaltara Akhirnya Angkat Suara Soal jalan Perbatasan yang Mirip Kubangan

KALTARA, DISWAY.ID - Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan publik.

Pasalnya, akses menuju daerah pedalaman seperti Apau Kayan, Malinau, masih penuh tantangan.

Masyarakat harus melewati jalur darat dengan kondisi berlumpur, berisiko kendaraan terperosok bahkan terjebak hingga berhari-hari.

Tak sedikit yang menyebut, meski Indonesia sudah 80 tahun merdeka, wilayah perbatasan Kaltara terasa “belum merdeka” karena minim infrastruktur memadai.

BACA JUGA:Gen Z Kian Terjepit: AI, Gelombang PHK, dan Jalur Karier yang Menyempit

Menanggapi hal ini, Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang menegaskan Pemprov terus berupaya memperjuangkan pembangunan akses jalan. Ia menekankan, penyelesaian masalah infrastruktur perlu waktu karena menyangkut kewenangan lintas lembaga.

“Saya tidak pernah membeda-bedakan, hanya memang butuh proses. Ada jalan yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” ujar Gubernur Zainal, dikutip Minggu, 07 September 2025.

Menurutnya, jalur darat yang masuk kewenangan provinsi akan ditangani Pemprov Kaltara.

Sementara untuk jalan nasional, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

BACA JUGA:Drama Kakak-Adik! Alex Marquez Bikin Marc Keok di Catalunya

Sedangkan akses yang menjadi ranah kabupaten akan diserahkan melalui koordinasi bersama bupati masing-masing daerah.

Tak hanya itu, Pemprov juga melibatkan DPR RI untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur di perbatasan.

Awal Oktober mendatang, Komisi V DPR RI dijadwalkan berkunjung ke Kaltara untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

“Rencananya sekitar tanggal 5 atau 6 Oktober. Kita akan paparkan kebutuhan apa saja yang harus mendapat dukungan. Proposal dan dokumen-dokumen pendukung sedang kita siapkan, dan kita harap tokoh masyarakat juga hadir untuk menyuarakan aspirasi mereka,” tambah Zainal.

Sumber: