TANJUNG SELOR, DISWAY.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung langsung aspirasi masyarakat berupa “17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu” dan “8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun” saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin 8 September.
Dalam forum yang turut diikuti Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) secara virtual itu, Tito menegaskan sebagian tuntutan bisa segera diakomodir, sementara lainnya membutuhkan waktu lebih panjang.
Ia mengingatkan, jawaban pemerintah atas aspirasi rakyat akan sangat menentukan dinamika ke depan.
“Kita berharap langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan di tingkat atas dapat mendinginkan suasana,” ucap Tito.
BACA JUGA:Mendagri Tito: Hanya Sedikit Pengusaha yang Mau Kerja Sama di Daerah 3T
Menurutnya, aspirasi rakyat perlu ditanggapi dengan langkah nyata, termasuk melalui program 3 juta rumah, pengentasan kemiskinan, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem yang menjadi agenda prioritas nasional.
Tito juga mendorong pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga instansi vertikal di seluruh daerah untuk bersinergi menjalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Jawaban terhadap rakyat akan sangat menentukan dinamika ke depan,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Pj. Sekretaris Daerah (Sekprov) Kaltara, Dr. Bustan, yang mewakili Gubernur Zainal A. Paliwang dan Wakil Gubernur Ingkong Ala, menyatakan komitmen Pemprov Kaltara untuk mendukung penuh program prioritas nasional.
BACA JUGA:PDIP Pastikan tetap Oposisi, Aria Bima: Demokrasi Butuh Pihak di Luar Pemerintahan
“Saya berharap adanya implementasi nyata di Kaltara, serta program-program kita terkait dapat dilaporkan dan disampaikan pada Kemendagri sebagai bukti konkret bahwa Pemprov Kaltara ikut andil,” jelas Bustan.
Komitmen itu, lanjutnya, ditunjukkan lewat sejumlah langkah nyata.
BACA JUGA:Prabowo Geram Sebut Demo Mengarah ke Makar, Perusak Fasilitas Umum dan Penjarah Harus Ditindak Tegas
Antara lain program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan, hingga penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda yang telah dihibahkan kepada Kemendikti Saintek guna mempercepat proses pembangunan.
Dengan dukungan ini, Pemprov Kaltara berharap sinergi pusat dan daerah bisa menjawab aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan rakyat yang belakangan ramai diperbincangkan, sekaligus memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan.