Belum Optimal, Pemprov Kaltara Dorong Percepatan Realisasi Anggaran 2025
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Pj. Sekprov Kaltara), Dr. Bustan, S.E., M.Si, menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran 2025 di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). --Pemprov Kaltara
KALTARA, DISWAY.ID — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Pj. Sekprov KALTARA), Dr. Bustan, S.E., M.Si, menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran 2025 di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam arahannya, Bustan mengingatkan bahwa saat ini sudah memasuki bulan September, sehingga setiap OPD harus segera mengoptimalkan serapan anggaran.
Berdasarkan evaluasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), capaian belanja pegawai maupun belanja barang dinilai belum maksimal.
BACA JUGA:Tips Memasak Tudai Khas Kaltara, Seafood Paling Lezat di Bulungan dan Tanjung Selor
“Kepada seluruh perangkat daerah yang serapan realisasi anggarannya rendah agar segera memaksimalkan dan memanfaatkan sisa waktu ini. Ini menjadi perhatian kita bersama,” tegas Bustan.
Menurutnya, percepatan realisasi anggaran bukan hanya soal administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada perputaran ekonomi di masyarakat.
Semakin cepat anggaran terserap, semakin besar pula efek positif yang dirasakan dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah.
BACA JUGA:Menjelang HUT ke-13 Kaltara, DOB Kota Tanjung Selor Masih Terkunci Moratorium
Selain menekankan aspek anggaran, Bustan juga meminta seluruh ASN dan non-ASN untuk mendukung implementasi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta program strategis nasional yang diturunkan ke daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib berkontribusi dalam implementasi Asta Cita serta program strategis nasional. OPD juga wajib mengintegrasikan visi, misi, dan program strategis daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap kepala OPD perlu melakukan evaluasi program secara berkala dan memastikan pelaksanaan sesuai regulasi.
BACA JUGA:Gen Z Kian Terjepit: AI, Gelombang PHK, dan Jalur Karier yang Menyempit
Dukungan semua pihak, termasuk pejabat struktural, fungsional, hingga tenaga PPPK dan non-ASN, diperlukan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan Kaltara.
Bustan juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dari isu dan hoaks.
Sumber:
- Share:
