Instruksi Tegas Prabowo! Semua Program Pangan harus Tancap Gas, Tanpa Alasan Birokrasi!

Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.--Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
KALTARA, DISWAY.ID – Presiden Prabowo Subianto menekankan percepatan seluruh program prioritas pemerintah, terutama di sektor pangan. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 09 September 2025, yang dihadiri sejumlah menteri, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Zulhas mengungkapkan, Presiden menegaskan tidak boleh ada hambatan birokrasi dalam pelaksanaan program. “Pak Presiden meminta semua program dipercepat. Kalau soal pangan, apapun langkahnya harus segera dijalankan,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan, ada dua langkah utama yang menjadi fokus pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pertama, memaksimalkan hasil produksi yang sudah ada. Kedua, membuka lahan baru di beberapa daerah, seperti di Wanan, Sumatera Selatan, serta kawasan Kalimantan.
“Pembangunan infrastruktur di Wanan sudah hampir rampung. Jalan dan pelabuhan tinggal menunggu penyelesaian. Sekarang kita percepat proses tata ruang agar perubahan fungsi kawasan bisa segera terlaksana,” jelasnya.
BACA JUGA:Berkaca Kasus Raya, Ini Pesan Penting Dokter Atasi Anak Cacingan
Selain itu, Zulhas menyoroti percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Pemerintah menargetkan lebih dari 80 ribu koperasi tersebut aktif sepenuhnya sebelum akhir 2025.
Di sektor kelautan, program pengembangan 100 desa nelayan juga digenjot. Menteri Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan tambak seluas 20 ribu hektare pada 2025 sebagai bagian dari total target nasional sebesar 70 ribu hektare.
“Pak Presiden menekankan bahwa pembangunan tambak tidak boleh ditunda. Minimal 20 ribu hektare harus selesai tahun ini dan tahun depan,” ujar Zulhas.
BACA JUGA:PDIP Pastikan tetap Oposisi, Aria Bima: Demokrasi Butuh Pihak di Luar Pemerintahan
Ia menambahkan, percepatan sektor pangan tidak hanya menyasar kebutuhan karbohidrat, tetapi juga ketersediaan protein bagi masyarakat.
Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya dalam rapat turut memastikan sinkronisasi anggaran antar-kementerian. “Dengan Menkeu hadir, koordinasi lintas sektor bisa lebih cepat. Jadi kebijakan dan pendanaan langsung sinkron,” tandas Zulhas.
Sumber: