“Ada daerah yang sampai kesulitan membayar gaji PNS, terutama karena beban pembayaran pegawai, termasuk tenaga P3K, sangat besar. Ini berpengaruh langsung ke APBD dan operasional pemerintahan di daerah,” jelas Al Haris.
Dengan adanya tambahan Rp43 triliun dalam pos TKD, pemerintah pusat berharap stabilitas fiskal di daerah tetap terjaga dan program-program pembangunan tidak terhambat akibat keterbatasan anggaran.