Menurutnya Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI memiliki aspek geopolitik yang sangat penting, dari aspek pertahanan, sosial hingga budaya. Dia berharap dari Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat secara serius menjaga marwah Republik Indonesia di daerah perbatasan.
“Perbatasan ini memiliki makna ganda sebagai penjaga integritas wilayah sekaligus etalase negara. Kehadiran Komisi II DPR RI hari ini sebagai fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto mengatakan terkait perkembangan PLBN di Kaltara, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap percepatan transfer dana pusat ke daerah.
BACA JUGA:Penghargaan Nasional untuk Gubernur Kaltara, Pertanian dan Perikanan Makin Tangguh
“Saat ini Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara intensif melakukan pemetaan, terkait kebutuhan daerah yang bisa digabung dalam kebutuhan pusat. Apakah ini dilaksanakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat ini masih dibicarakan lagi,” jelas Bima Arya.
Terkait masukan Gubernur Kaltara dan Anggota Komisi II DPR RI, Bima Arya menegaskan akan terus berkoordinasi Kemenkeu agar dapat mempercepat regulasi dan dukungan dalam percepatan pembangunan di Provinsi Kaltara, khususnya PLBN yang berbatasan langsung dengan Malaysia.