DPR RI Tinjau Proyek Strategis di Kaltara, Dorong Pemerataan Pembangunan Wilayah

TARAKAN, DISWAY.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memimpin langsung kunjungan kerja reses ke Kota TARAKAN, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai proyek infrastruktur dan transportasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kesempatan tersebut, Huda menegaskan bahwa Komisi V DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program pembangunan oleh sejumlah kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, serta lembaga seperti BMKG, BNPP, dan Basarnas.

BACA JUGA:Persatuan Pemuda Indonesia dari Sabang hingga Merauke: Menapak Jejak Sumpah Pemuda

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN yang dikucurkan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah perbatasan,” ujar Huda dalam keterangannya di Tarakan, Senin, 27 Oktober 2025.

Politisi Fraksi PKB ini menilai, posisi strategis Kaltara sebagai provinsi baru hasil pemekaran dari Kalimantan Timur pada 2012 menjadikannya wilayah penting di perbatasan utara Indonesia yang berhadapan langsung dengan Malaysia.

Karena itu, pembangunan infrastruktur di Kaltara memiliki arti strategis, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga simbol kedaulatan negara.

BACA JUGA:Lawan Stunting di Kalimantan: Helmina Wati Kembangkan Serbuk Daun Kalakai dari Tanah Rawa

“Infrastruktur di Kaltara adalah wajah Indonesia di perbatasan utara. Jika fasilitasnya tertinggal, itu akan mencerminkan bagaimana negara hadir atau tidak di wilayah ini,” tegasnya.

Huda menekankan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dasar sangat dibutuhkan, mulai dari pembangunan bendungan untuk air baku, peningkatan konektivitas jalan antarwilayah, hingga penguatan transportasi publik seperti penambahan rute penerbangan dan pembangunan Terminal Tipe A di lokasi strategis.

“Kaltara punya potensi ekonomi besar. Tapi tanpa akses dan fasilitas dasar yang memadai, potensi itu akan sulit berkembang,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V juga meninjau progres pembangunan Jembatan Binuang yang menghubungkan wilayah Malinau–Krayan.

Huda mengungkapkan, proyek tersebut sempat terhambat akibat adanya blokir anggaran sebesar Rp50 miliar yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Kami akan memastikan proyek strategis seperti Jembatan Binuang tidak terhenti. Akses ini sangat penting bagi mobilitas warga perbatasan dan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi dengan Malaysia,” ujar Huda.

Sumber: