Baik melalui pengembangan sekolah yang sudah ada maupun pembangunan sekolah baru.
"Sekolah Garuda ini kan di bawah Kemendikbudristek. Tahap pertama ini kan 100 unit sekolah, satuan pendidikan mendapat fasilitas baik dalam program untuk yang sudah ada kemudian ditingkatkan. Yang kedua bangun baru," ujar Mercy yang ditemui Disway di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.
Untuk pengembangan sekolah yang telah ada, Mercy menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar.
Sementara itu, pembangunan sekolah baru bahkan menyerap anggaran hingga Rp2 triliun.
"Untuk yang sudah ada kemudian ditingkatkan di beberapa wilayah. Kurang lebih dananya sekitar Rp250 miliar. Sementara untuk yang bangun baru bahkan sampai angka Rp 2 triliun," ungkapnya.
Dia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Khususnya, bagi daerah yang telah lebih dulu memiliki sekolah unggulan.
"Bahwa kemudian dipadupadankan dengan dana dari pusat, harapannya ini bisa memperluas cakupan lagi untuk anak-anak yang berprestasi unggul dan sebagainya. Agar mereka bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas secara lebih bermakna," jelasnya.
Komisi X, sebagai mitra kerja Kemendikbudristek, berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program ini.
Mercy menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara akuntabel dan professional. Terlebih dengan besarnya dana yang dialokasikan.
"Yang kedua, untuk yang bangun baru ini mencakup anggaran yang cukup besar. Memang betul-betul pemanfaatannya harus di dalam pengawasan yang sangat serius dan sangat terukur," urainya.
Standar mutu dan integritas menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program Sekolah Garuda. Mulai dari rekrutmen guru hingga seleksi siswa.
"Nah prinsipnya mulai dari gurunya. Rekrutmen gurunya. Kemudian identifikasi dan seleksi siswanya. Ini harus dijauhkan dari prinsip-prinsip KKN. Atau ada kepentingan politik dan sebagainya," lanjut Mercy.
Dia menyerukan agar semua pihak mendukung program ini dengan penuh tanggung jawab.
"Ini untuk kepentingan rakyat. Mari dijalankan dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, dan tertanggung jawab," tegasnya.
Hal senada disampaikan Pengamat pendidikan, Darmaningtyas.
Dia menilai program ini membawa semangat baru. Namun tentu ada tantangan tata kelola. Salah satunya terkait pembagian kewenangan antar kementerian.