NUNUKAN, Disway.id - Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Pratama (RSP) Sebuku di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, pada Selasa, 15 April 2025, guna meninjau langsung kondisi layanan kesehatan di wilayah perbatasan.
Dalam agenda tersebut, Hermanus didampingi Kepala Dinas Kesehatan, para camat dari delapan kecamatan wilayah Kabudaya, serta sejumlah anggota DPRD Nunukan.
Kecamatan yang termasuk dalam wilayah ini antara lain Sebuku, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Hulu, dan Lumbis Pansiangan.
“Kunjungan ini kami lakukan untuk memperjuangkan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di wilayah Kabudaya yang selama ini masih belum maksimal,” ujar Hermanus.
Menurutnya, RS Pratama Sebuku masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait minimnya tenaga medis. Ketiadaan dokter spesialis seperti anak, kandungan, bedah, penyakit dalam, anestesi, serta radiologi membuat pelayanan belum berjalan optimal.
“Kami sudah mengusulkan beberapa langkah konkret agar pelayanan kesehatan di RSP Sebuku dapat lebih lengkap dan optimal,” tambahnya.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan status RS Pratama Sebuku menjadi rumah sakit tipe D. Dengan status baru ini, fasilitas kesehatan tersebut bisa menghadirkan layanan dari dokter spesialis secara permanen.
“Kami dorong percepatan proses administrasi dan perizinan agar RSP Sebuku bisa naik status menjadi rumah sakit tipe D dalam waktu dekat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Hermanus menekankan pentingnya dukungan alokasi anggaran melalui APBD Tahun Anggaran 2025. Alokasi tersebut diperlukan untuk membiayai kontrak dokter spesialis dan pengadaan fasilitas penunjang lainnya.
“Anggaran ini nantinya akan mencakup gaji dokter spesialis dan kebutuhan operasional lain yang mendukung peningkatan status rumah sakit,” jelasnya.
Ia menilai, peningkatan status RS Pratama Sebuku menjadi langkah strategis dalam upaya pemerataan layanan kesehatan, khususnya di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Kami sangat berharap adanya kolaborasi dari berbagai pihak agar rencana ini segera terwujud. Masyarakat perbatasan berhak mendapatkan akses kesehatan yang memadai, tanpa harus menunggu terlalu lama atau menempuh jarak jauh,” pungkas Hermanus.