KALTARA, DISWAY.ID - Pemprov Kalimantan Utara terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan hak-hak dasar warga.
Hal-hal yang diprioritaskan oleh Pemprov Kalimantan Utara untuk dilakukan pemerataan layanan publik, meliputi layanan pendidikan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur agar dapat terpenuhi secara optimal tanpa kendala meskipun adanya perbedaan wilayah.
Melalui berbagai langkah strategis, Pemprov Kalimantan Utara berupaya untuk mengurangi kesenjangan layanan di antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil, termasuk di kawasan perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses. Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam kegiatan pembahasan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi acuan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Utara.
BACA JUGA:BTN bersama BSN Hadirkan Harmoni dan Berkah Lewat Program Khitanan Massal
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk memperkuat pemerataan pelayanan dasar di seluruh wilayahnya. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui penyelenggaraan Lokarya High Level Meeting Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kalimantan Utara 2026 yang baru-baru ini digelar.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara merata, baik di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil. Sekretaris Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.
Menurutnya, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi indikator penting kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga.
Dilansir dari laman resmi Diskominfo Kaltara, lokarya ini juga bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan SPM yang telah berjalan selama ini. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap perangkat daerah memahami perannya dalam pencapaian target pelayanan minimal.
Melalui forum tersebut, berbagai kendala yang selama ini dihadapi dapat diidentifikasi sekaligus dicarikan solusinya secara bersama-sama. Selain evaluasi, pertemuan tersebut turut membahas pentingnya sinergi di antara instansi. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Pesawat ATR 42-500 Hilang Kontak, Operasi SAR Diprioritaskan Cari Korban
Pemerataan layanan tidak hanya bergantung pada satu organisasi perangkat daerah, melainkan membutuhkan dukungan dan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan. Pemprov Kaltara juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik ditambah dengan kondisi geografis Kaltara yang luas dan sebagian wilayahnya yang sulit untuk dijangkau.
Maka dari itu dibutuhkan terobosan kebijakan agar layanan dasar tetap dapat diakses oleh masyarakat secara optimal. Pemanfaatan teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi beberapa langkah yag terus didorong.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara dapat semakin solid dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara optimis bahwa dengan perencanaan yang matang dan komitmen bersama, maka pemerataan pelayanan dasar untuk masyarakat dapat terwujud secara lebih nyata dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat Kaltara dapat meningkat.