Jadi Contoh Nasional, Wabup Tana Tidung Beberkan Angka Stunting Terbaru

Jadi Contoh Nasional, Wabup Tana Tidung Beberkan Angka Stunting Terbaru

Wakil Bupati Tana Tidung, Hendrik, mengungkap angka stunting terbaru di wilayahnya yang mengalami penurunan signifikan dan bahkan dijadikan sebagai contoh praktik baik (best practice) dalam percepatan penanganan stunting di tingkat nasional.--Pemkab Tana Tidung

TANA TIDUNG, DISWAY.ID – Wakil Bupati TANA TIDUNG, Hendrik, mengungkap angka stunting terbaru di wilayahnya yang mengalami penurunan signifikan dan bahkan dijadikan sebagai contoh praktik baik (best practice) dalam percepatan penanganan stunting di tingkat nasional.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program penanganan stunting bersama BKKBN Perwakilan Kalimantan Utara serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Tana Tidung, Hendrik menyampaikan bahwa berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) semester I tahun 2024, prevalensi stunting di Tana Tidung turun menjadi 5,1 persen.

“Alhamdulillah, ini bukan hasil kerja satu pihak, tapi hasil kerja kolaboratif semua stakeholder di Kabupaten Tana Tidung. Mulai dari OPD, tenaga kesehatan, kader posyandu, hingga masyarakat,” ungkap Hendrik dikutip dari laman resmi Pemkab Tana Tidung. 

BACA JUGA:Pencairan Bansos BSNT 2025 Kabupaten Bulungan, Non Tunai Masuk Rekening KPM

Angka tersebut menandai keberhasilan besar, mengingat prevalensi stunting di tingkat nasional berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 masih berada di angka 21,5 persen.

Artinya, capaian Tana Tidung jauh lebih baik dari rerata nasional.

Hendrik menjelaskan bahwa kunci utama terletak pada komitmen lintas sektor, data yang akurat, serta peningkatan peran masyarakat dan keluarga dalam pencegahan stunting sejak dini.

BACA JUGA:Wakil Bupati Nunukan Soroti ASN yang 'Zona Nyaman' Saat Pimpin Apel Korpri

Beberapa langkah strategis yang dijalankan antara lain:

Optimalisasi pendataan keluarga berisiko stunting melalui e-PPGBM dan DAK Non Fisik BOKB.

Penyediaan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil berisiko tinggi.

Penguatan posyandu sebagai pusat layanan kesehatan keluarga.

Edukasi langsung kepada keluarga tentang asupan gizi, sanitasi, dan pola pengasuhan anak.

“Penanganan stunting tidak cukup dari sektor kesehatan saja. Kita butuh intervensi yang menyeluruh, dari pendidikan, ekonomi, hingga infrastruktur sanitasi,” jelas Hendrik.

Sumber: