Gubernur Kaltara Temui DJPK Kemenkeu RI, Konsultasi TKD 2025

JAKARTA, Disway.id - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Wakil Gubernur Ingkong Ala, S.E., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Senin, 21 April 2025.

Bertempat di lantai 9 Gedung Radius Prawiro, Jakarta Pusat, keduanya menggelar pertemuan strategis dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI.

Pertemuan ini digelar sebagai bagian dari agenda konsultasi terkait penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, yang merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi belanja negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam forum itu, Gubernur Zainal memaparkan sejumlah program prioritas Kaltara, khususnya yang menyasar kawasan perbatasan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sepanjang 995,86 kilometer dan 92 unit jembatan dengan total panjang 3.070 meter. Proyek besar ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 34,5 triliun.

“Ini sesuai fokus dan lokus ruas perbatasan Kaltara yang mendukung Astacita RT RPJMN 2025–2029 dan Draft Renstra PU 2025–2029 yang dicetuskan Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Gubernur.

Zainal menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan menjadi kunci dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat posisi strategis Kaltara sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Hal ini penting, seperti menghubungkan akses menuju Kaltim sebagai penyangga IKN, akan membuka akses pendidikan, ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan hingga menjaga kedaulatan NKRI,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur dan Wagub Kaltara didampingi sejumlah pejabat Pemprov, antara lain Asisten Administrasi Umum Pollymart Sijabat, Kepala Bappeda Litbang Bertius, Kepala Dinas PUPR-Perkim Ir. Helmi, serta perwakilan BKAD Kaltara.

Sumber: