NUNUKAN, Disway.id - Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tahun 2024, anggota DPRD Kabupaten Nunukan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk melakukan monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati.
Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 15 April 2025, sehari setelah rapat koordinasi yang digelar di ruang Ambalat I DPRD Nunukan.
Rapat persiapan monitoring tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Andi Mariyati, bersama Wakil Ketua I, Arpiah, serta dihadiri sejumlah anggota dewan dan staf sekretariat DPRD.
“Rapat kemarin membahas pembagian jadwal dan wilayah monitoring, agar seluruh anggota dewan bisa kembali ke dapil masing-masing dan memeriksa secara langsung progres dan hasil program tahun 2024,” ujar Andi Mariyati.
Kegiatan monitoring ini mencakup seluruh wilayah dapil, mulai dari Dapil I di Kecamatan Nunukan, Dapil II di Nunukan Selatan, Dapil III yang meliputi lima kecamatan di Pulau Sebatik, hingga Dapil IV yang mencakup kawasan Krayan serta wilayah perbatasan seperti Sembakung, Tulin Onsoi, dan Sei Menggaris.
Menurut Arpiah, kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa evaluasi lapangan sangat penting untuk menilai langsung keberhasilan program yang telah dilaporkan dalam LKPj.
“Dalam kegiatan ini, kita tidak hanya melihat progres pembangunan, tapi juga mengevaluasi hasilnya. Kalau ada proyek yang belum selesai atau mengalami kerusakan meski baru dibangun, maka harus ada pertanggungjawaban,” ungkapnya.
Monitoring ini diharapkan mampu memberikan gambaran riil atas capaian kinerja Pemkab Nunukan selama tahun anggaran 2024.
Selain itu, hasil pengawasan ini akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan evaluasi konstruktif demi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program di tahun-tahun mendatang.
“Kita ingin semua pihak yang terlibat menjalankan tugasnya secara profesional dan kolaboratif. Hasil dari monitoring ini akan menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan,” pungkas Arpiah.