KALTARA, DISWAY.ID - Penolakan terhadap pelibatan perguruan tinggi dalam program MBG atau Makan Bergizi Gratis mulai mencuat dari sejumlah kalangan akademisi yang menilai posisi kampus dan MBG perlu dibatasi secara jelas.
Sejumlah kampus menyatakan bahwa meskipun tujuan program MBG dinilai positif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, keterlibatan langsung dalam pelaksanaan teknis bukanlah peran utama institusi pendidikan. Dalam perkembangan isu Makan Bergizi Gratis, kekhawatiran terkait independensi kampus dan MBG menjadi salah satu alasan utama munculnya penolakan tersebut.
Selain itu, akademisi juga menyoroti potensi beban tambahan yang dapat timbul apabila program MBG dijalankan dengan melibatkan kampus di luar fungsi pendidikan dan penelitian. Perdebatan mengenai Makan Bergizi Gratis pun semakin menguat seiring munculnya tuntutan agar skema kerja sama antara pemerintah dan kampus dan MBG dirancang lebih transparan dan proporsional.
BACA JUGA:Rupiah Melemah ke Rp 17.400 per Dolar AS, Airlangga Ungkap Dampak Musim Haji dan Tekanan Global
Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia menyatakan penolakan terhadap rencana pelibatan kampus dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan mendatang. Penolakan tersebut terutama diarahkan pada kemungkinan keterlibatan kampus dalam aspek teknis dan operasional program.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif yang digagas oleh Prabowo Subianto dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah, sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.
Dalam perkembangannya, pemerintah membuka peluang keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk mendukung implementasi program tersebut. Namun, sejumlah sivitas akademika menilai bahwa pelibatan kampus perlu dibatasi agar tidak melenceng dari fungsi utama sebagai institusi pendidikan dan penelitian.
Beberapa akademisi secara tegas menyatakan bahwa kampus tidak seharusnya dilibatkan sebagai pelaksana teknis dalam program berskala nasional seperti MBG. Mereka menilai, peran tersebut lebih tepat dijalankan oleh lembaga yang memiliki kapasitas dalam distribusi dan manajemen logistik.
Selain itu, kekhawatiran terkait independensi kampus juga menjadi alasan utama penolakan. Sejumlah pihak menilai bahwa keterlibatan langsung dalam program pemerintah berisiko memengaruhi posisi kampus sebagai ruang akademik yang seharusnya bebas dan kritis.
Aspek kesiapan teknis turut menjadi sorotan. Program MBG yang memiliki cakupan luas dinilai membutuhkan sistem distribusi yang kompleks, serta koordinasi lintas sektor yang matang. Tanpa perencanaan yang jelas, pelibatan kampus dikhawatirkan justru menimbulkan beban tambahan yang tidak sejalan dengan kapasitas institusi.
Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih moderat dari kalangan akademisi. Mereka tidak menolak sepenuhnya program MBG, namun menekankan bahwa keterlibatan kampus sebaiknya difokuskan pada kontribusi akademik, seperti riset gizi, evaluasi program, dan pengembangan inovasi pangan.
Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan perguruan tinggi, diperlukan untuk memastikan efektivitas program MBG. Namun, dinamika penolakan dari kampus menunjukkan bahwa skema pelibatan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Dengan munculnya penolakan ini, dialog antara pemerintah dan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah penting untuk menemukan titik temu. Kejelasan peran, transparansi, serta jaminan independensi menjadi faktor kunci dalam menentukan sejauh mana kampus dapat terlibat dalam program tersebut.