Ketimpangan Harga dan Infrastruktur di Perbatasan, Gubernur Kalimantan Utara Minta Perhatian Pemerintah Pusat

KALTARA, DISWAY.ID - Ketimpangan harga kebutuhan pokok serta keterbatasan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan Pemerintah Provinsi. Gubernur Kaltara menilai kondisi tersebut masih menjadi persoalan mendasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Terutama untuk kesejahteraan masyarakat perbatasan, mulai dari tingginya harga barang hingga terhambatnya aktivitas ekonomi warga. Keterbatasan akses jalan, distribusi logistik yang sulit, serta minimnya fasilitas pendukung dinilai membuat gaya hidup di kawasan perbatasan jauh terasa lebih sulit.

Selain itu biaya hidup yang lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Kalimantan Utara membuat Gubernur Kaltara meminta pemerintah pusat untuk memberikan perhatian dan dukungan yang lebih serius agar pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih merata dan berkelanjutan.

BACA JUGA:Dua Ranperda Prioritas Kaltara Disetujui, Berfokus pada Kawasan Perbatasan dan Perlindungan Pekerja

Gubernur Kalimantan Utara sampaikan bahwa tingginyaharga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh masyarakat. Harga barang di daerah tersebut cenderung lebih mahal dibandingkan dengan wilayah perkotaan, terutama akibat dari biaya distribusi yang tinggi serta keterbatasan akses transportasi.

Dilansir dari Diskominfo Kaltara, kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai menyebabkan distribusi logistik ke wilayah perbatasan memerlukan waktu dan biaya yang besar. Hal ini berdampak pada harga jual barang kebutuhan sehari-hari yang akhirnya dapat membebani daya beli masyarakat.

Selain persoalan harga, Gubernur Kaltara juga menyoroti kondisi infrastruktur dasar di kawasan perbatasan yang masih belum optimal. Sejumlah ruas jalan penghubung di antara wilayah masih dalam kondisi kurang layak, sementara fasilitas pendukung seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan sarana ekonomi belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat perbatasan.

Keterbatasan infrastruktur yang dialami oleh masyarakat perbatasan dinilai menjadi faktor utama dari terhambatnya mobilitas masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Distribusi hasil pertanian dan aktivitas perdagangan menjadi tidak efisien, sehingga potensi ekonomi dari wilayah perbatasan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menegaskan bahwa perbatasan memiliki peran strategis sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan yang masih terjadi perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan kesenjangan antarwilayah maupun ketergantungan masyarakat terhadap negara tetangga.

BACA JUGA:Gubernur Resmikan Kantor Baru UPTD Bapenda Kaltara di Tarakan dan Nunukan

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kaltara memintah kepada pemerintah pusat untuk bisa memberikan perhatian lebih melalui kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan konektivitas di antara wilayah, serta dapat menekan disparitas harga di kawasan perbatasan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat guna mendorong pemerataan pembangunan. Maka dengan demikian, wilayah perbatasan tidak hanya sekedar menjadi batas negara, tetapi juga sebagai kawasan yang maju dan sejahtera.

Sumber: