Masih Ada 9,23% Orang Miskin di Pedesaan, Gubernur Kaltara Bilang Begini
Meski angka kemiskinan di Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan tren menurun, masalah kesenjangan wilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar.--Pemprov Kaltara
TANJUNG SELOR, DISWAY.ID – Meski angka kemiskinan di Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan tren menurun, masalah kesenjangan wilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Data tahun 2024 mencatat, tingkat kemiskinan di provinsi ini berada di angka 6,32 persen, turun dari 6,8 persen pada tahun 2020.
Namun, bila dilihat lebih rinci, masih ada 9,23 persen orang miskin di pedesaan, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang hanya 4,73 persen.
BACA JUGA:BGN Akan Rekrut Masyarakat Miskin untuk Kerja di Dapur MBG
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar angka, melainkan potret nyata penderitaan masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan yang layak.
Untuk mempercepat pengentasan masalah ini, Pemprov Kaltara meluncurkan inovasi SIKOMPAS KALTARA (Sinergi dan Kolaborasi Multi Poverty Alleviation Subject) pada Jumat 12 September 2025.
Program ini bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan—pemerintah, akademisi, komunitas, dunia usaha, hingga media—agar program penanggulangan kemiskinan lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Penampakan Apple iPhone 17 Pro Bocor, Desain Berubah Total!
Menurut Gubernur Zainal, tantangan ke depan bukan hanya menurunkan angka kemiskinan secara umum, tetapi juga mempersempit ketimpangan antarwilayah, terutama antara desa dan kota.
Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
BACA JUGA:Tak Main-Main, Gubernur Kaltara Siapkan Perlindungan Total untuk Tenaga Kerja
“Melalui kolaborasi multi pihak, kita ingin memastikan program berjalan selaras, tidak tumpang tindih, serta benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat miskin, khususnya di pedesaan,” ujarnya.
Dengan target pembangunan jangka menengah 2025–2029, Pemprov Kaltara menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama menuju visi besar: terwujudnya provinsi maju, makmur, dan berkelanjutan di beranda depan NKRI.
Sumber:
- Share:
