Kelas Menengah Menyusut Tajam, DPR Ingatkan Pemerintah Soal Ancaman Krisis Konsumsi!

KALTARA, DISWAY.ID – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menyampaikan pandangannya terkait paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang baru saja diumumkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, meski program tersebut bertujuan memperkuat perekonomian nasional, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan mendasar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kamrussamad menilai berbagai program dalam stimulus tersebut mulai dari program magang bagi lulusan baru, insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah, bantuan pangan, subsidi bagi pekerja informal, hingga percepatan perizinan usaha belum secara spesifik menyasar kelompok kelas menengah, yang menurutnya merupakan penggerak utama roda ekonomi.

BACA JUGA:Cuaca Kaltara Senin 22 September 2025: BMKG Peringatkan Hujan Sedang hingga Lebat

"Pemerintah perlu menambahkan satu stimulus khusus untuk menyasar kelompok kelas menengah, karena peran mereka sangat vital dalam perputaran ekonomi nasional," ujar Kamrussamad di Jakarta, Minggu, 21 September 2025.

Ia menyoroti fenomena mengecilnya populasi kelas menengah dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat yang tergolong kelas menengah turun dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024 terjadi penurunan sebesar 17,13%.

Kamrussamad menekankan bahwa kelompok ini memiliki kemampuan konsumsi yang relatif stabil, baik untuk kebutuhan dasar seperti pangan dan perumahan, maupun kebutuhan sekunder seperti pendidikan, transportasi, dan hiburan.

Oleh karena itu, daya beli mereka menjadi tumpuan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi domestik.

BACA JUGA:Kehadiran Prabowo di New york Bikin Bangga Diaspora: 'Akhirnya Presiden Kami Datang!'

“Kalau kelas menengah terus menyusut, ekonomi kita akan kehilangan mesin utama konsumsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan Kredit Usaha Tani (KUT) masih belum cukup untuk mengangkat posisi Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Kamrussamad kemudian mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali pendekatan era Orde Baru, ketika pemerintah memberikan dukungan pembiayaan khusus kepada calon pengusaha nasional.

Ia mencontohkan kebijakan tersebut pernah melahirkan konglomerat seperti Aburizal Bakrie, Abdul Latief, Maher Algadrie, dan kelompok bisnis besar lainnya.

Sumber: