Pada APBD tahun lalu, jumlahnya mencapai Rp24.601.636.218, sedangkan tahun 2025 turun menjadi Rp24.195.202.070, atau berkurang sekitar Rp406 juta.
Penurunan terjadi pada pos tunjangan representatif, jabatan, reses, hingga jasa pengabdian.
Namun, ada kenaikan pada tunjangan keluarga, beras, paket, hingga tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota.
BACA JUGA:Identitas Indonesia Melenggang di Moscow Fashion Week, Kain Nusantara Curi Perhatian
DPRD Kaltara sendiri beranggotakan 35 orang dari empat daerah pemilihan.
Mereka berasal dari 10 partai politik, dengan perwakilan terbanyak dari Partai Gerindra, Golkar, dan Demokrat (masing-masing 6 kursi), disusul PKS (4 kursi), PDIP dan Hanura (3 kursi), NasDem, PAN, PKB (masing-masing 2 kursi), serta PPP (1 kursi).
Di tingkat nasional, besarnya gaji dan tunjangan anggota dewan kerap menuai sorotan.
Publik menilai nominal tersebut terlalu fantastis, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Tak jarang, isu ini memantik gelombang unjuk rasa di berbagai daerah