KALTARA, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya memperkuat tata kelola keuangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan, dinamika ekonomi, serta keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Melalui penyelenggaraan Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan Hasil Studi Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (PERA), maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, memperkuat kemandirian fiskal, serta memastikan pemanfaatan anggaran daerah lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Diharapkannya dengan kegiatan Workshop PERA ini maka Pemprov Kalimantan Utara dapat menunjukkan komitmennya untuk ters meningkatkan kemandirian fiskal, memperbaiki perencanaan anggaran, serta memperkuat dasar kebijakan fiskal yang inklusif dan berkelanjutan demi percepatan pembangunan di provinsi tersebut.
BACA JUGA:Pemerintah Berlakukan WFA Saat Lebaran 2026, Upaya untuk Urai Kepadatan Arus Mudik
Pemprov Kaltara terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui dengan penyusunan strategi fiskal yang lebih tepat dan efisien. Hal ini terwujud dalam penyelenggaraan Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan Hasil Studi Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (PERA) yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Februari 2026.
Workshop ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalimantan Utara dalam menghadapi tantangan fiskal daerah termasuk ketergantungan yang masih tinggi pada dana transfer pusat. Kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat menuntut pemerintah daerah untuk mampu menentukan prioritas belanja yang lebih selektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini juga dipandang sebagai momen penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran daerah. Hasil studi PERA yang dipresentasikan dalam workshop tersebut merupakan hasil kolaborasi antara program SKALA, LPEM Universitas Indonesia, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Studi ini diharapkan dapat menjadi dasar analisis sekaligus refrensi strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih akuntabel. Selain itu, hasil studi PERA memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika belanja dan pendapatan publik, serta ruang fiskal Kaltara ke depan.
Kajiannya mencakup analisis tren pendapatan asli daerah (PAD), belanja publik, dan otensi ketidakseimbangan fiskal yang perlu diatasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.
BACA JUGA:Hari Pers Nasional 2026, Pers Didorong Tetap Kredibel di Era digital
Pemerintah daerah juga menekankan bahwa kebijakan fiskal yang dirumuskan harus memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan fiskal, serta isu inklusif seperti Keseteraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa alokasi anggaran lebih merata dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda.
Dalam rangka mewujudkan rekomendasi kebijakan dari studi PERA, workshop ini mengundang seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama policy brief yang aplikatif dan relevan dengan kondisi daerah.