Di kesempatan itu, Wagub Ingkong juga memaparkan bentuk kolaborasi antara Pemprov dan BPS dalam berbagai kegiatan, termasuk Musrenbang, penyusunan RPJMD Kaltara 2025–2029, serta Survei Kepuasan Masyarakat yang sudah dilakukan sejak 2021.
Ia menilai kerja sama tersebut membantu pemerintah memperbaiki kualitas layanan publik dan memastikan kebijakan lebih tepat sasaran.
“Sinergi ini membuat belanja anggaran lebih efisien dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Menindaklanjuti kebijakan nasional, Pemprov Kaltara juga mulai mempersiapkan penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting.
Wagub menyebut kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi erat antara BPS dan seluruh perangkat daerah.
BACA JUGA:Lowongan OJK 2025 Resmi Dibuka! Dua Jalur Karier untuk Lulusan Baru dan Tenaga Berpengalaman
Wagub berharap gedung baru BPS Kaltara menjadi momentum peningkatan tata kelola statistik daerah serta dorongan untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik.
“Pemprov Kaltara dan BPS akan terus bergerak sejalan, membangun Kaltara yang maju dengan data yang semakin presisi,” tutupnya.