Wagub juga menyoroti maraknya permukiman informal yang tumbuh tanpa perencanaan tata ruang, yang dapat memicu persoalan dalam pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan.
Risiko bencana seperti banjir dan kebakaran hutan pun disebut sebagai faktor yang mengancam keberlanjutan kawasan hunian.
“Arus migrasi dan urbanisasi yang terus meningkat, terutama seiring pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN), turut mendorong lonjakan permintaan perumahan di wilayah Kalimantan,” ungkapnya.
Peluang Strategis Pengembangan Permukiman
Kendati menghadapi tantangan, Wagub menekankan bahwa Kaltara memiliki potensi besar dalam pengembangan perumahan berkat posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang utara Indonesia.
Ketersediaan lahan seluas 222 hektare, terutama di wilayah Malinau dan Bulungan, menjadi peluang besar untuk membangun kawasan permukiman baru.
Beberapa kawasan yang dinilai strategis untuk pengembangan ke depan antara lain Koridor Sungai Kayan, Sembakung, Sesayap, Kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, serta area industri dan PLTA Mentarang yang diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan baru.
Ajak Kolaborasi Multi Pihak
Wagub Ingkong menekankan bahwa pembangunan perumahan tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah semata.
Ia mengajak semua pihak untuk bersinergi, baik itu pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, maupun masyarakat.
BACA JUGA:iPhone 17 Sudah Tersedia, Harga iPhone 16 Bikin Kaget!
“Mari kita kuatkan kerja sama lintas wilayah dalam semangat #KaltaraDiHati demi menciptakan pembangunan perumahan yang inklusif, berkelanjutan, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat Kalimantan,” tutupnya.
Forum koordinasi ini diharapkan mampu melahirkan kolaborasi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan perumahan serta menghadirkan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan.