Pembangunan kebahasaan dan kesastraan, termasuk program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).
Meski mendapat tambahan, Menteri Mu’ti mengakui masih ada sejumlah kebutuhan yang belum terakomodasi.
BACA JUGA:Duh! Sudah Bulan ke-8, Serapan Anggaran OPD Kaltara Masih di Bawah 50%
Di antaranya, perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) ke jenjang TK, penyesuaian biaya pendidikan SD dan SMP, tunjangan profesi serta insentif guru Non-ASN, revitalisasi sarana pendidikan, hingga penguatan pendidikan vokasi dan karakter.
“Kami terus berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua anak Indonesia sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut positif tambahan Rp400 miliar tersebut.
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran yang mencapai Rp55,4 triliun.
“Setiap rupiah harus digunakan sebaik-baiknya sesuai kesepakatan. Kami berharap anggaran ini benar-benar fokus pada program prioritas,” ujar Hetifah.
Ia juga menambahkan, Komisi X masih memperjuangkan beberapa pos anggaran yang belum terakomodasi untuk dibahas dalam perubahan anggaran mendatang.