Profil Ahmad Sahroni, Anggota DPR dari Partai NasDem yang Rumahnya Dijarah Warga
Rumah Ahmad Sahroni dijarah warga--Tangkapan Layar
KALTARA, DISWAY.ID - Ahmad Sahroni, anggota DPR RI yang berasal dari Partai NasDem, baru-baru ini menjadi sorotan setelah rumahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah oleh sejumlah warga.
Kejadian ini terjadi setelah Sahroni mengeluarkan pernyataan yang memicu kemarahan publik, yaitu kalimat yang menyebut bahwa pembubaran DPR adalah sebuah tindakan "tolol".
Pernyataan tersebut memicu amarah warga yang merasa kecewa terhadap kinerja DPR dan politisi yang diwakili oleh Sahroni.
Sahroni, yang dikenal dengan sapaan Roni, selama ini memang dikenal sebagai seorang politisi yang cukup kontroversial.
Meskipun berasal dari keluarga sederhana, ia berhasil meniti karier yang cemerlang baik di dunia politik maupun bisnis.
BACA JUGA:Tips Ikut Tes Kemampuan Akademik 2025, Ini Saran Mendikdasmen
Profil Ahmad Sahroni
Lahir pada 8 Agustus 1977 di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Roni dibesarkan oleh ibunya, Hernawaty, seorang penjual nasi padang di Pelabuhan Tanjung Priok dikutip dari laman resmi DPR.
Sejak kecil, ia tinggal bersama ibu dan neneknya, yang memberikan banyak pengaruh dalam pembentukan karakter dan pandangannya terhadap kehidupan.
Roni pertama kali terpilih menjadi anggota DPR RI pada periode 2014-2019 dari Dapil DKI Jakarta III, dengan perolehan suara sebanyak 60.683.
Dalam Pemilu 2019, ia kembali terpilih dan kini menjabat di periode 2019-2024.
BACA JUGA:7 Gerbang Tol Rusak Imbas Demo di Jakarta, Petugas Fokus Perbaikan
Sebagai seorang pengusaha sukses, Roni mengelola beberapa perusahaan, termasuk PT Ekasamudra Lima yang bergerak di bidang perkapalan dan suplai BBM solar, serta PT Sagacos Intec yang bergerak di bidang transportasi.
Di dunia politik, Roni pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jakarta dan Bendahara DPP NasDem.
Di periode kerjanya di DPR 2014-2019, ia duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan, serta Komisi III yang membidangi masalah hukum.
Sumber:
- Share:
