Dorong Hunian Layak di Kalimantan, Wagub Kaltara Ajak Kolaborasi Lintas Daerah

KALTARA, DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan hunian layak dan infrastruktur permukiman yang memadai bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si menegaskan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi Program Satu Juta Rumah Perkotaan untuk Wilayah Kalimantan yang berlangsung di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Rabu, 15 Oktober 2025.

Rakor ini melibatkan sejumlah perwakilan dari tiga provinsi di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

BACA JUGA:Cari Laptop Kencang, Keren, dan Terjangkau? Ini Pilihan Terbaik Mulai Rp 7 Jutaan

Dalam sambutannya, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman atas upaya nyata dalam mendorong percepatan program perumahan nasional.

Ia menilai, langkah tersebut selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Program ini menempatkan sektor perumahan sebagai pilar penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujar Ingkong.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mengakselerasi penyediaan hunian yang layak, terjangkau, serta berkelanjutan di wilayah Kalimantan, khususnya di Kaltara.

Beragam Tantangan Perumahan di Kaltara

Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kaltara dihadapkan pada berbagai persoalan dalam sektor perumahan.

Di antaranya adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan data tahun 2021, jumlah penduduk Kaltara mencapai 713.600 jiwa dan diperkirakan meningkat menjadi 749.400 jiwa pada 2025.

Selain itu, Kaltara juga mencatat backlog kepemilikan rumah yang cukup besar.

Data tahun 2023 menunjukkan, terdapat 27.127 rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, serta 17.752 rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak.

Keterbatasan ketersediaan rumah terjangkau di kawasan perkotaan seperti Tarakan dan Tanjung Selor juga menjadi tantangan tersendiri, ditambah lagi dengan infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya memadai seperti jalan, listrik, dan air bersih.

Sumber: