Cukai Rokok Dikaji Ulang, Pemerintah Gandeng Pelaku Industri

Cukai Rokok Dikaji Ulang, Pemerintah Gandeng Pelaku Industri

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa--Kementerian Keuangan

KALTARA, DISWAY.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan segera mengadakan pertemuan dengan sejumlah asosiasi industri rokok guna membahas kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) yang akan diterapkan pemerintah ke depan.

Pertemuan ini bertujuan untuk mencari titik tengah antara perlindungan terhadap industri dalam negeri dan optimalisasi penerimaan negara.

"Kita tidak harus selalu menaikkan tarif cukai. Saya ingin dengar langsung dari asosiasi rokok, apa langkah terbaik yang bisa diambil. Jangan sampai industri rokok nasional justru mati, sementara rokok dari luar, seperti dari China, malah membanjiri pasar kita," ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 23 September 2025.

Ia menambahkan, komunikasi dengan pelaku industri akan dilakukan secepatnya, bahkan dijadwalkan mulai Rabu, 24 September.

BACA JUGA:Prabowo Guncang Sidang PBB: Indonesia Pernah Dijajah, tapi Kini Bangkit!

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, target penerimaan dari bea dan cukai ditetapkan sebesar Rp336 triliun.

Namun, Purbaya menegaskan bahwa pencapaian target tersebut tidak semata-mata harus mengandalkan kenaikan tarif cukai rokok.

Sebagai alternatif, strategi pemberantasan rokok ilegal menjadi fokus utama.

Pemerintah telah menginstruksikan platform e-commerce untuk menghentikan penjualan rokok tanpa izin resmi.

Selain itu, pengawasan akan diperketat terhadap toko-toko kelontong serta jalur distribusi impor yang rentan disalahgunakan untuk memasukkan barang ilegal.

Meski begitu, keputusan final mengenai tarif cukai tahun 2026 belum ditetapkan.

Pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh terhadap berbagai aspek sebelum memutuskan langkah konkret.

BACA JUGA:4 Zodiak Raih Rezeki di Akhir September, Tapi 4 Lainnya Bisa Kena Masalah

DPR Dukung Evaluasi Struktur Cukai

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai evaluasi kebijakan cukai rokok memang diperlukan.

Sumber: