KALTARA, DISWAY.ID - Upaya penguatan tata kelola data terus menjadi perhatian pemerintah daerah, termasuk dalam mendorong implementasi kebijakan Satu Data Daerah yang terintegrasi dan akurat. Literasi data dinilai sebagai fondasi penting agar setiap perangkat daerah mampu mengelola, menyajikan, dan memanfaatkan data secara optimal dalam proses perencanaan hingga pengambilan kebijakan.
Seiring dengan perkembangan digitalisasi pemerintahan, kebutuhan akan data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin mendesak. Tidak hanya sebagai alat administrasi, data kini menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melihat pentingnya hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar Workshop Literasi Data sebagai langkah strategis dalam memperkuat implementasi Satu Data Daerah, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong penguatan implementasi kebijakan Satu Data Daerah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar Workshop Literasi Data yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltara.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya pengelolaan data yang baik, mulai dari proses pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian data yang akurat dan terstandarisasi. Workshop ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem data yang terintegrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya, workshop menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang pengelolaan data dan statistik. Peserta yang terdiri dari perwakilan perangkat daerah diberikan pemahaman terkait prinsip-prinsip dasar literasi data, pentingnya validitas data, serta peran data dalam mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Diskominfo Kaltara menekankan bahwa data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan data. Kolaborasi yang baik diharapkan mampu meminimalisir perbedaan data serta menghindari duplikasi informasi yang kerap menjadi kendala dalam implementasi Satu Data Daerah.
Workshop ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi terkait standar data, metadata, serta interoperabilitas sistem antar instansi. Hal ini penting agar data yang dihasilkan dapat saling terhubung dan digunakan secara lintas sektor.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kaltara berharap seluruh perangkat daerah dapat lebih memahami peran strategis data dalam pembangunan. Literasi data yang baik tidak hanya meningkatkan kualitas informasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Ke depan, penguatan Satu Data Daerah diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mendukung transformasi digital pemerintahan di Kaltara, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.