BACA JUGA:Ahli Neurosains Bagikan 3 Makanan yang Bikin Kulit Tampak Lebih Muda
“Dampaknya bukan hanya pada aspek ekologis, tetapi juga merambah ke persoalan sosial, seperti konflik lahan, meningkatnya kriminalitas, hingga konflik sosial,” ujar Prof Arya.
Selain itu, ia menyoroti kondisi sejumlah DAS utama di Jabar, seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan Cimanuk, yang mengalami pencemaran berat dan sedimentasi.
“Risikonya jelas, banjir di wilayah hilir dan kekeringan di wilayah hulu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Prof Arya menekankan pentingnya penyelarasan data ekologis lintas wilayah dan lintas lembaga. Ketidaksinkronan data, menurutnya, berpotensi melahirkan kebijakan yang keliru.
BACA JUGA:Ahli Gizi Ungkap 5 Kebiasaan Sarapan yang Ternyata Tak Sehat
“Data yang tidak presisi akan menghasilkan kebijakan yang tidak presisi pula. Inilah yang kami sebut sebagai policy blindness atau kebijakan yang buta,” tegasnya.
Ia mendorong penerapan kebijakan satu peta dan satu data nasional agar pemerintah pusat dan daerah dapat membaca fakta ekologis pada halaman yang sama.
“Presiden perlu memimpin langsung penyelarasan data lintas kementerian dan lintas provinsi. Ini tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah saja,” pungkasnya.
Prof Arya berharap, langkah tersebut dapat menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan pembangunan dan keberlanjutan ekosistem, sehingga risiko krisis ekologis yang lebih parah di masa depan dapat dicegah.