NUNUKAN, DISWAY.ID — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Dr. Bima Arya Sugiarto bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekprov) Kalimantan Utara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, melakukan kunjungan kerja ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik di Kabupaten Nunukan, Sabtu, 4 Oktober 2025.
Kunjungan ini turut diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi II DPR RI, termasuk Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan menggelar diskusi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, dan tokoh masyarakat.
BACA JUGA:Purbaya Gerak Cepat! Dana Negara Tak Boleh Dipakai Spekulasi Dolar
Fokus pertemuan adalah menyoroti isu-isu strategis seputar keberadaan PLBN Sebatik dan tantangan yang dihadapi masyarakat perbatasan.
PLBN Sebatik Belum Masuk Perjanjian BCA
Salah satu masalah krusial yang dibahas adalah belum dimasukkannya Sebatik sebagai exit/entry point resmi dalam Border Crossing Agreement (BCA) terbaru antara Indonesia dan Malaysia.
Selain itu, hingga kini belum tersedia trayek penyeberangan kapal penumpang yang diakui secara resmi dari Sebatik menuju Tawau, Malaysia.
Kondisi tersebut memicu sejumlah persoalan turunan, termasuk kekhawatiran warga terhadap meningkatnya peredaran narkotika dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Masyarakatmenilai belum adanya pintu masuk internasional resmi menjadi celah bagi aktivitas ilegal lintas negara.
Dorongan Sinergi untuk Kesejahteraan Warga Perbatasan
BACA JUGA:Kabar Gembira! Kemenhub Siapkan Diskon Transportasi Umum untuk Libur Akhir Tahun
Menanggapi masukan tersebut, Wamendagri Bima Arya mendorong kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Forkopimda dalam memaksimalkan potensi PLBN Sebatik sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Kondisi infrastruktur dan potensi perbatasan harus dimaksimalkan. Pemerintah daerah dan pusat harus bersinergi agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh warga,” ujar Bima Arya.
Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan potensi sumber daya laut secara optimal tanpa harus bergantung pada aktivitas ekonomi di wilayah Malaysia.
Dominasi interaksi ekonomi masyarakat Sebatik dengan wilayah negeri jiran, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi lokal.
“Harus ada terobosan agar masyarakat lebih banyak beraktivitas ekonomi di wilayah Indonesia, bukan sebaliknya,” tegasnya.