TANJUNG SELOR, DISWAY.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) mengadakan Seminar Awal Survei Diseminasi Informasi pada Jumat, 3 Oktober 2025, bertempat di Command Center, Lantai 5 Gedung Gadis.
Acara ini dibuka langsung oleh Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran DKISP sebagai motor utama dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Penyebaran informasi yang berkualitas menjadi indikator kunci dalam menilai penerapan prinsip Open Government di lingkungan pemerintah,” ujar Iskandar.
BACA JUGA:Mau Investasi Emas? Ini Update Harga Terbaru Emas, 4 Oktober 2025
Ia menjelaskan bahwa kegiatan survei ini tidak sekadar menjadi agenda tahunan, melainkan bagian dari strategi untuk mendapatkan gambaran objektif terkait tingkat kepuasan publik terhadap layanan komunikasi yang telah dilaksanakan oleh DKISP.
Survei ini juga akan mengevaluasi efektivitas berbagai kanal informasi yang saat ini dikelola, mulai dari situs resmi Pemprov Kaltara, platform media sosial, hingga penyajian data statistik.
“Survei ini harus mampu menjawab apakah kanal-kanal informasi yang ada benar-benar menjangkau, dimengerti, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Iskandar berharap melalui seminar ini, dapat lahir rekomendasi yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga aplikatif dan menjawab tantangan ke depan.
Ia menargetkan tiga hasil utama dari pelaksanaan survei ini:
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menyajikan informasi yang relevan dan mudah dipahami.
2. Memacu peningkatan kualitas layanan komunikasi publik berbasis pada masukan nyata dari masyarakat.
3. Melahirkan inovasi baru dalam strategi penyampaian informasi, baik dari sisi teknologi maupun pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif.
BACA JUGA:Tiktok Kena Sanksi! Fitur Live Resmi Diblokir Pemerintah Mulai Hari ini
Ia juga mengajak seluruh peserta seminar, termasuk jajaran Kominfo kabupaten/kota se-Kaltara, akademisi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltara, dan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk aktif memberikan saran serta kritik konstruktif terhadap desain dan pelaksanaan survei.
“Masukan dari berbagai pihak sejak awal akan sangat menentukan keberhasilan survei ini. Kami ingin menjadikan suara masyarakat sebagai arah kebijakan kami,” tegas Iskandar.