BPD Desa Setabu Miliki Kepengurusan Baru Periode 2026–2034, Sinergi dengan Pemerintah Desa Jadi Perhatian

KALTARA, DISWAY.ID - Serah terima jabatan BPD Desa Setabu menjadi momentum penguatan kelembagaan desa sekaligus keberlanjutan fungsi pemerintahan dalam menampung aspirasi masyarakat.

Kepengurusan BPD Desa Setabu periode 2026–2034 diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah desa.

Penguatan kelembagaan desa tersebut juga menjadi perhatian Camat Sebatik Barat dalam mendorong sinergi pemerintahan desa guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Desa Setabu.

BACA JUGA:Berantas Peredaran Minuman Keras di Malinau, Tim Gabungan Temukan Puluhan Botol Ciu hingga Peralatan Produksi

Pergantian kepengurusan ini sekaligus menjadi momentum bagi anggota BPD yang menerima amanah baru untuk melanjutkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan. BPD memiliki fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan peran sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dalam penetapan pimpinan dan ketua bidang BPD Desa Setabu periode 2026–2034, susunan kepengurusan yang ditetapkan terdiri atas Yasir sebagai Ketua, Heryanti sebagai Wakil Ketua, dan Nur Azizah sebagai Sekretaris.

Sementara itu, Dodi Hartanto ditetapkan sebagai anggota yang membidangi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan. Adapun Muhamad Refky mendapat tugas sebagai anggota yang membidangi Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Susunan kepengurusan tersebut menjadi dasar bagi anggota BPD dalam menjalankan tugas kelembagaan sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Setabu.

Kehadiran Camat Sebatik Barat dalam kegiatan tersebut juga mencerminkan dukungan pemerintah kecamatan terhadap penguatan kelembagaan desa. Koordinasi dan sinergi antara BPD dengan pemerintah desa menjadi salah satu hal yang perlu dijaga agar pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dapat berjalan dengan baik.

BACA JUGA:Perkenalkan Potensi Produk Unggulan Daerah di INNOFOOD 2026, Pemprov Kaltara Bidik Pasar Lebih Luas bagi UMKM

Dalam kesempatan itu, Sawaludin menekankan pentingnya menjalankan amanah dan tanggung jawab dengan penuh komitmen. Anggota BPD yang telah menerima tugas diharapkan mampu melaksanakan fungsi kelembagaan secara optimal, khususnya dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Selain itu, BPD juga diharapkan dapat menjalankan perannya dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan komitmen dari setiap anggota agar tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing.

Sawaludin turut menekankan pentingnya menjaga hubungan kerja yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa. Dalam pelaksanaan tugas kelembagaan, perbedaan pandangan merupakan hal yang perlu disikapi melalui komunikasi dan musyawarah dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Koordinasi yang baik antara kedua lembaga tersebut diperlukan agar setiap pelaksanaan tugas dapat berjalan selaras. Dengan demikian, BPD dan pemerintah desa dapat menjalankan tanggung jawab masing-masing tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sumber: