Antisipasi Kemacetan Libur Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Ajukan WFA 21–22 Desember dan 4 Januari

KALTARA, DISWAY.ID - Kebijakan WFA Nataru 2026 mulai dibahas pemerintah melalui usulan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengatur mobilitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Dalam rencana Nataru 2026/2027, usulan WFA Kemenhub mencakup tiga tanggal, yakni 21–22 Desember 2026 dan 4 Januari 2027, sebagai upaya mengantisipasi kepadatan perjalanan.

Pembahasan WFA Nataru tersebut melibatkan Kemenhub dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mematangkan kebijakan kerja fleksibel selama periode libur akhir tahun 2026.

BACA JUGA:Karhutla di Desa Pagar Nunukan Hanguskan 3 Hektare Kebun Sawit, Tim Gabungan Berhasil Padamkan Api

Berdasarkan usulan yang disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, WFA direncanakan berlangsung selama tiga hari, yakni 21 dan 22 Desember 2026 serta 4 Januari 2027. Pengaturan waktu kerja dari mana saja tersebut diharapkan dapat membantu membagi pergerakan masyarakat agar tidak terkonsentrasi pada waktu yang bersamaan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Masa Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Jakarta, Selasa (27/10). Usulan WFA akan dibawa untuk dibahas lebih lanjut dalam koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Tanggal 21 dan 22 Desember 2026 diusulkan untuk mengantisipasi peningkatan perjalanan masyarakat menjelang Natal. Sementara itu, 4 Januari 2027 dipertimbangkan untuk mengurai kepadatan pada periode arus balik setelah pergantian tahun.

Kemenhub memperkirakan puncak arus mudik Nataru 2026/2027 terjadi pada 23 Desember 2026. Adapun puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 3 Januari 2027. Perkiraan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan strategi pengaturan mobilitas masyarakat selama masa libur panjang.

Selain usulan WFA, Kemenhub juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran perjalanan selama periode tersebut. Salah satunya melalui penyusunan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas, termasuk pembatasan operasional angkutan barang serta rekayasa lalu lintas sesuai kondisi di lapangan.

BACA JUGA:Perkuat Diseminasi Informasi Pemerintah, Diskominfo Nunukan Latih Kontributor OPD Manfaatkan AI

Kemenhub juga membahas kemungkinan pengoperasian sejumlah pelabuhan dan dermaga tambahan untuk mendukung kelancaran arus perjalanan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan angkutan Nataru, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan mobilitas pada jalur transportasi darat dan penyeberangan.

Perkembangan terbaru mengenai usulan WFA disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi setelah bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta, Kamis (5/11). Pertemuan tersebut membahas kesiapan penyelenggaraan angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, termasuk koordinasi terkait kemungkinan penerapan WFA.

Melalui pertemuan tersebut, Kemenhub melanjutkan pembahasan mengenai usulan pengaturan waktu kerja selama periode Nataru. Koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan diperlukan karena penerapan WFA berkaitan dengan pengaturan ketenagakerjaan, sehingga pembahasannya melibatkan kementerian yang memiliki kewenangan di bidang tersebut.

Dudy juga menyampaikan evaluasi penyelenggaraan angkutan Nataru 2025/2026 sebagai bahan perbaikan pelayanan transportasi pada periode berikutnya. Selain itu, kedua kementerian membahas penguatan kerja sama dalam meningkatkan keselamatan transportasi melalui kebijakan maupun pengawasan di lapangan.

Sumber: