Perkuat Kesiapan Hadapi Digitalisasi Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran Dibekali Kompetensi Teknologi
Transformasi digital keuangan daerah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara--Pemprov Kalimantan Utara
KALTARA, DISWAY.ID - Transformasi digital keuangan daerah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui peningkatan kompetensi ASN, khususnya bendahara pengeluaran, yang dipersiapkan menghadapi perubahan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi.
Upaya memperkuat kompetensi ASN Kaltara tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis yang berfokus pada penguasaan sistem digital, pemahaman transaksi elektronik, serta ketelitian dalam menjalankan administrasi keuangan daerah.
Peningkatan kemampuan bendahara pengeluaran juga menjadi bagian dari transformasi digital keuangan daerah agar kesiapan sumber daya manusia sejalan dengan penerapan sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Penguatan kemampuan aparatur ini dinilai penting agar digitalisasi keuangan daerah dapat berjalan seiring dengan kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem yang semakin modern. Kegiatan bimtek tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., di PT BPD Bankaltimtara Kantor Cabang Tanjung Selor, Jalan Jelarai, Rabu (4/11).
Dalam kegiatan tersebut, Denny menekankan pentingnya kemampuan aparatur pemerintah untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, transformasi digital sudah menjadi kebutuhan, terutama dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Penerapan teknologi dalam pemerintahan diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Hal tersebut juga berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah yang membutuhkan ketelitian serta kemampuan aparatur dalam menjalankan setiap proses administrasi dan transaksi.
Denny menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi maupun sistem teknologi. Perubahan tersebut juga membutuhkan penyesuaian pola kerja, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan budaya kerja yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
Kesiapan aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan sistem digital dapat diterapkan secara optimal. Sebab, ketersediaan teknologi saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang bertugas mengoperasikan dan mengelola sistem tersebut.
BACA JUGA:Tak Sampai 2 Hari, Tiket Final DBL Jakarta di Indonesia Sold Out
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran memiliki peran yang membutuhkan penguasaan terhadap sistem administrasi dan transaksi keuangan. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi bagian penting agar pelaksanaan tugas dapat menyesuaikan dengan perubahan sistem yang semakin terdigitalisasi.
Denny menegaskan bahwa bendahara pengeluaran perlu memiliki kemampuan memadai dalam mengoperasikan sistem digital, memahami alur transaksi elektronik, melakukan verifikasi secara cermat, serta menjaga keamanan data dan dokumen keuangan.
Kemampuan tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan bimtek, mengingat pengelolaan keuangan daerah membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab dalam setiap tahapan prosesnya. Melalui peningkatan kapasitas aparatur, pemerintah daerah mendorong agar bendahara pengeluaran semakin profesional dan siap menghadapi perubahan mekanisme pengelolaan keuangan.
Selain pelaksanaan bimtek, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara dan Bankaltimtara. Kerja sama tersebut berkaitan dengan Kolaborasi Pengembangan Kompetensi ASN dan Kemitraan Strategis Sektor Perbankan dalam Kerangka Program KOMPAS KALTARA.
Sumber: