Target SPM 100 Persen pada 2027, Pemkot Tarakan Petakan Kendala Pemenuhan Layanan Dasar
Pemerintah Kota Tarakan terus mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal--Pemkot Tarakan
KALTARA, DISWAY.ID - Pemerintah Kota Tarakan terus mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah dan kendala administrasi yang masih ditemukan.
Dengan capaian SPM yang saat ini berada di angka 61 persen, Pemkot Tarakan mulai memetakan kebutuhan perbaikan agar seluruh indikator pelayanan dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan.
Melalui evaluasi bersama tim tingkat provinsi dan Tim SKALA, Pemkot Tarakan menargetkan capaian SPM 100 persen pada 2027 dengan memperkuat penganggaran, membenahi pencatatan kegiatan, serta meningkatkan koordinasi tujuh organisasi perangkat daerah pengampu layanan dasar.
Evaluasi dilaksanakan melalui rapat dan Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Kenawai, Balai Kota Tarakan, Senin (12/10). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meninjau capaian SPM sekaligus merumuskan langkah perbaikan agar target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tarakan, Alias, menyampaikan bahwa capaian SPM Kota Tarakan saat ini berada di angka 61 persen. Meskipun menempati posisi teratas di tingkat regional, pemerintah kota menilai angka tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar nasional.
Pemkot Tarakan menempatkan pemenuhan SPM sebagai salah satu prioritas karena standar tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diterima masyarakat. Oleh sebab itu, capaian yang telah diraih belum menjadi alasan untuk menghentikan upaya perbaikan, terutama dalam memastikan seluruh indikator pelayanan dapat terpenuhi sesuai ketentuan.
Dalam evaluasi tersebut, persoalan penganggaran dan ketertiban administrasi pelaporan teridentifikasi sebagai dua kendala utama yang memengaruhi percepatan capaian SPM. Kedua aspek ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena pelaksanaan pelayanan di lapangan perlu diimbangi dengan dukungan anggaran serta pencatatan kegiatan yang sesuai.
Dari sisi penganggaran, Pemkot Tarakan menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran, dengan tetap mengarahkan dukungan pada program-program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
Sementara itu, persoalan administrasi muncul karena pencatatan dan pelaporan sejumlah kegiatan penunjang SPM belum dilakukan secara konsisten. Sejumlah pelayanan dasar tetap berjalan di lapangan meskipun tidak selalu disertai dukungan anggaran secara khusus. Akibatnya, kegiatan yang telah dilaksanakan berpotensi tidak tercatat secara optimal dalam laporan capaian.
Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan bagi ibu hamil serta upaya pencegahan penyakit. Kegiatan tersebut tetap perlu dilaksanakan oleh petugas di lapangan, tetapi pencatatan dan pengarsipan laporan yang belum tertib dapat memengaruhi pendokumentasian capaian pelayanan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan capaian SPM tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan secara langsung, tetapi juga dengan kelengkapan administrasi yang menjadi dasar pengukuran. Pemerintah daerah perlu memastikan kegiatan yang telah berjalan dapat terdokumentasi dengan baik sehingga data capaian yang dilaporkan menggambarkan pelaksanaan pelayanan secara akurat.
Perbaikan administrasi menjadi salah satu langkah yang didorong dalam evaluasi tersebut. Dengan pencatatan yang lebih konsisten, kegiatan pelayanan dasar yang telah dilakukan dapat terdata secara lebih menyeluruh dan menjadi bahan penilaian untuk mengetahui indikator yang masih membutuhkan peningkatan.
Sumber:
- Share:
