Dorong Kinerja Lebih Transparan, Pemkab Nunukan Gelar Bimtek E-Monev dan E-SAKIP

Dorong Kinerja Lebih Transparan, Pemkab Nunukan Gelar Bimtek E-Monev dan E-SAKIP

Pelaksanaan bimtek E-Monev dan E-SAKIP sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas kinerja ASN--Benuanta

KALTARA, DISWAY.ID - Upaya memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terus dilakukan oleh Pemkab Nunukan melalui penguatan sistem digital berbasis evaluasi. Langkah ini diwujudkan lewat pelaksanaan bimtek E-Monev dan E-SAKIP sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas kinerja ASN.

Melalui pelaksanaan bimtek E-Monev dan E-SAKIP ini, Pemkab Nunukan menargetkan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar lebih bisa lebih optimal dan juga terukur.

Transformasi menuju tata kelola yang lebih modern juga menjadi fokus utama dalam penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang berbasis data dan dengan memanfaatkan bimtek E-Monev dan E-SAKIP, setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyusun laporan kinerja yang lebih sistematis. Selain itu, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi kunci dalam menciptakan transparansi dan efisiensi birokrasi.

BACA JUGA:Gubernur Kaltara Buka Konreg PDRB Kasulampua 2026, Dorong Penguatan Ekonomi Kawasan Timur

Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) lanjutan terkait penggunaan aplikasi E-Monev dan E-SAKIP bagi perangkat daerah.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih terukur, transparan, dan berbasis data. Melalui bimtek tersebut, para peserta diberikan pemahaman lanjutan mengenai pemanfaatan aplikasi digital dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja instansi.

E-Monev sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah secara berkala. Sementara itu, E-SAKIP merupakan aplikasi yang mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang berfungsi untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja organisasi pemerintah.

Jadi dengan adanya integrasi kedua sistem ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Nunukan dapat menyusun laporan kinerja secara lebih sistematis dan akurat. Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis digital juga diharapkan mampu meminimalisir kesalahan administratif yang kerap terjadi dalam proses pelaporan manual.

Pelaksanaan bimtek lanjutan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya dalam hal peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja. Pemerintah menilai bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sistem tersebut.

BACA JUGA:Dua Tersangka Korupsi Koperasi PNS Nunukan Dikeluarkan dari Tahanan, Kerugian Negara Capai Rp12,7 Miliar

Selain meningkatkan pemahaman teknis, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antar perangkat daerah terkait indikator kinerja, penyusunan laporan, hingga evaluasi capaian program. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi lagi perbedaan interpretasi dalam penyusunan dokumen kinerja.

Sejumlah peserta yang berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Mereka diharapkan mampu mengimplementasikan materi yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari, khususnya dalam penyusunan laporan kinerja yang lebih berkualitas.

Kegiatan ini juga sejalan dengan upaya Pemkab Nunukan untuk meningkatkan nilai SAKIP yang menjadi salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Dengan nilai SAKIP yang baik, diharapkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Ke depan, Pemkab Nunukan berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah agar implementasi E-Monev dan E-SAKIP dapat berjalan optimal. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Sumber: