Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Klaim Tren Pembangunan Positif
Upaya pembangunan di Kalimantan Utara sepanjang tahun 2025 mulai menunjukkan arah yang semakin jelas--Diskominfo Kaltara
KALTARA, DISWAY.ID - Upaya pembangunan di Kalimantan Utara sepanjang tahun 2025 mulai menunjukkan arah yang semakin jelas. Pemerintah daerah menilai berbagai program yang dijalankan selama satu tahun terakhir tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu mendorong peningkatan sejumlah indikator penting.
Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan langsung oleh Zainal Arifin Paliwang saat memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Utara di Tanjung Selor.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah provinsi menegaskan bahwa capaian yang diraih bukan hanya angka di atas kertas, tetapi menjadi gambaran bahwa pembangunan daerah mulai bergerak ke arah yang lebih stabil dan merata.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaporkan capaian pembangunan daerah tahun anggaran 2025 menunjukkan tren positif. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltara saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD dalam rapat paripurna di Tanjung Selor, Senin 30 Maret 2026.
Dalam penyampaian tersebut, gubernur menegaskan bahwa LKPj merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Selain menjadi kewajiban konstitusional, laporan ini juga menjadi gambaran umum perkembangan pembangunan daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pelayanan publik.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sejumlah indikator makro menunjukkan peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltara tercatat naik menjadi 74,04 dan masuk dalam kategori tinggi. Selain itu, tingkat kemiskinan berada di angka 5,54 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan tren menurun dengan angka 3,85 persen. Pertumbuhan ekonomi daerah pun mencapai 4,56 persen.
Tidak hanya itu, pendapatan per kapita masyarakat juga mengalami kenaikan hingga mencapai Rp208,21 juta. Sementara ketimpangan pendapatan atau gini ratio tercatat berada di angka 0,261 yang masih tergolong rendah. Pemerintah daerah menilai capaian tersebut menjadi tanda bahwa arah pembangunan daerah berjalan sesuai target yang telah direncanakan.
Dari sisi pelayanan publik, pemerintah provinsi juga menambah jumlah aparatur sipil negara (ASN), terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan masyarakat agar lebih merata, terutama di wilayah yang masih membutuhkan tenaga pelayanan dasar.
BACA JUGA:Pemprov Kalimantan Utara Gencar Promosikan Peluang Usaha di Kawasan Perbatasan Melalui PSBM 2026
Kinerja keuangan daerah juga turut disampaikan dalam laporan tersebut. Realisasi pendapatan dan belanja daerah sepanjang 2025 disebut cukup baik, termasuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan transfer yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah menegaskan pengelolaan anggaran akan terus diperbaiki agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Selain indikator ekonomi, sejumlah program strategis juga menjadi fokus pemerintah daerah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, bantuan sosial, hingga penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah provinsi juga menyebut beberapa indikator lain seperti angka harapan hidup, kualitas lingkungan hidup, serta jumlah desa mandiri ikut menunjukkan perkembangan positif.
Meski begitu, pemerintah daerah mengakui masih ada sejumlah sektor yang perlu ditingkatkan, terutama di bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta konektivitas antarwilayah. Laporan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk memperkuat pembangunan daerah pada tahun berikutnya.
Sumber:
- Share:
