Pemprov Kalimantan Utara Perkuat Akuntabilitas Kinerja Melalui Pendampingan CIKU

KALTARA, DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem akuntabilitas kinerja yang terukur, transparan, dan berbasis dengan data.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah dengan menggelar kegiatan pendampingan penginputan data pada aplikasi Capaian Indikator Kinerja Utama (CIKU) bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap sistem digital yang digunakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan program CIKU, hingga pelaporan kinerja dapat berjalan secara terpadu, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu Pemprov Kalimantan Utara berharap dengan adanya pendampingan ini nantinya seluruh data capaian kinerja sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.

BACA JUGA:Anak SD yang Memutuskan untuk Akhiri Hidup, Tinggalkan Surat Perpisahan untuk Ibu

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Penginputan Aplikasi Capaian Indikator Kinerja Utama (CIKU) sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah daerah.

Kegiatan ini berlangsung di ruang serbaguna Kantor Gubernur Kaltara dan diadakan untuk membantu perangkat daerah dalam memahami dan mengelola penginputan data kinerja secara benar dan terkoordinasi.

Pendampingan tersebut diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan bagian dari agenda pembangunan daerah untuk tahun 2026.

Aplikasi CIKU sendiri dirancang sebagai platform digital yang memuat keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi indikator kinerja utama daerah sehingga memungkinan pemerintah untuk melihat capaian kinerja secara menyeluruh dalam satu sistem yang terintegrasi.

Pentingnya penggunaan aplikasi ini tidak lepas dari kebutuhan pemerintah daerah untuk mengelola data kinerja secara transparan dan akurat. Maka dengan adanya CIKU, seluruh perangkat daerah dapat memasukkan data perencanaan dan realisasi kinerja mereka, termasuk pada indikator capaian program dan anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan.

BACA JUGA:BTN Terima Kunjungan Puteri Indonesia, Diskusikan Pemberdayaan Perempuan dan Isu Keberlanjutan

Hal ini mendukung upaya Pemprov Kaltara dalam meningkatkan kualitas pelaporan kinerja serta mendukung proses evaluasi kinerja pemerintahan. Selain itu, kegiatan pendampingan ini bisa memberikan kesempatan bagi para apatur pemerintah untuk berdiskusi secara langsung terkait kendala teknis dalam penggunaan aplikasi CIKU.

Para peserta diharapkan dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam penginputan data sehingga hasilnya akan lebih akurat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Pemprov Kaltara juga menekankan bahwa kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sangat bergantung pada pemahaman dan komitmen apartur dalam mengelola data kinerja.

SAKIP sendiri merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menilai seberapa baik instansi pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja organisasi yang kemudian digunakan sebagai dasar akuntabilitas publik.

Sumber: